People Smuggling


PEOPLE SMUGGLING




Berdasar Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia (people smuggling), yaitu mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara atau memiliki izin tinggal. Dengan begitu tentu saja hal tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketahanan nasional suatu negara.
Di Indonesia sendiri penyelundupan manusia baru dirumuskan sebagai tindak pidana pada tahun 2011 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Banyak faktor yang menyebabkan people smuggling ini dapat terjadi. Di era globalisasi yang semakin maju ini menuntut tiap individu untuk dapat bertahan di saat terjadi kenaikan harga di beberapa bahan makanan. Hal inilah yang mendorong terjadinya people smuggling dengan dalih untuk mencari sumber kehidupan di negara lain. Namun, para imigran ini sering diperlakukan seperti budak oleh para penyelundupnya.
Sedihnya, Indonesia menjadi negara persinggahan banyak imigran gelap yang menuju Australia. Menurut data dari IOM, Indonesia merupakan negara transit utama untuk perlintasan imigran gelap. Pada 31 Agustus 2013 mencapai 11.132 kasus, dimana 8.872 merupakan pencari suaka dan 2.260 merupakan pengungsi. Memang bukan sebagai negara tujuan, namun tentu saja akan ada dampaknya seperti masalah kependudukan, peningkatan kriminalitas, indicator lemahnya keamanan NKRI dan masalah lainnya.
Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Kemenko Polhukam Brigjen Chairul Anwar, mengatakan terdapat 14.425 imigran illegal yang telah memasuki Indonesia, 8.093 pengungsi dan 6.386 pencari suaka. Dibutuhkan Perpres Nomor 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri untuk mengatasi masalah ini semakin bertambah parah. Sebanyak 2.177 imigran berada di rumah detensi imigrasi, 2.030 imigran di kantor imigrasi, 4.225 orang berada di community house dan 5.993 imigran illegal mandiri yang keberadaannya masih terus di lacak.
Hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah ini adalah mengingkatkan kerja sama antar instansi pemerintahan yang mengatur tentang masalah imigrasi. Menegakkan hukum pidana mengenai keimigrasian dengan sebenar – benarnya. Serta meningkatkan keamanan negara agar bisa meminimalisir imigran gelap yang masuk ke NKRI.




Referensi :
Eranovita Kalalo P. 2014. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang (People Smuggling). Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014
https://news.detik.com/berita/d-3442963/14425-imigran-ilegal-penuhi-indonesia-ini-langkah-pemerintah
http://pengacara-riau.blogspot.com/2017/10/tindak-pidana-perdagangan-orang-people.html
Undang-Undang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN No. 52 Tahun 2011, TLN No. 5216. Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Peta dan Komunikasi Pada Perenanaan Wilayah dan Kota

Gambar
Dalam kehidupan ini komunikasi bukanlah hal yang asing, namun apakah itu komunikasi ? Secara istilah, komunikasi berasal dari Bahasa Latin, yaitu ‘Communicatio’ artinya ‘pemberitahuan’ atau ‘pertukaran pikiran’. Secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses menyampaikan informasi berupa simbol, suara, gambar, dll kepada pendengar dengan menggunakan media tertentu. Adapun definisi komunikasi menurut para ahli, yaitu, Komunikasi adalah seni menyampaikan informasi, ide dan sikap seseorang kepada orang lain (Edwin Emery). Komunikasi adalah proses sosial, dalam arti pelemparan pesan/lambang yang mana mau tidak mau akan menumbuhkan pengaruh pada semua proses dan berakibat pada bentuk perilaku manusia dan adat kebiasaan (William Albig). Harold D Laswell memperkenalkan 5 formula dalam proses komunikasi, antara lain Who (Berkenaan dengan siapa yang mengatakannya), Says What (menyatakan apa), In which channel (saluran apa), To whom (ditujukan kepada siapa) and With what effe...
Baca selengkapnya
Gambar
PERENCANAAN PESISIR CRITICAL REVIEW JURNAL  ISU - ISU PERENCANAAN PESISIR 1.1 Pendahuluan Pada bagian pendahuluan berisi identitas dari jurnal yang akan dilakukan critical review oleh pembaca. 1.1.1 Identitas Jurnal Adapun jurnal yang digunakan dalam melakukan critical review berjudul Studi Dampak Pengembangan Pemukiman di Wilayah Pesisir Surabaya Timur, Agregat Vol.1, No.1, November 2016. Jurnal ini ditulis oleh Anna Rosytha dari Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Surabaya. 1.2 Pembahasan Pada bagian ini akan dilakukan review jurnal yang selanjutnya akan dilakukan critical review pada jurnal tersebut. 1.2.1 Latar Belakang Permasalahan Sebuah kota akan terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini terjadi tentu untuk memebuhi kebutuhan dari penduduk yang tinggal di dalamnya. Semakin bertambahnya jumlah penduduk di suatu kota tentu memerlukan ruang yang cukup besar. Keteidakseimbangan antara keters...
Baca selengkapnya

Try to make an essay... Upaya Pengelolaan Terumbu Karang Pulau Randayan

Gambar
            Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman sumber daya alam baik di laut maupun di darat. Selain itu, Indonesia juga di kenal dengan negara maritim karena kekayaan lautnya yang melimpah salah satunya adalah terumbu karang. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan melalui pemetaan citra satelit, luat terumbu karang di Indonesia adalah 25.000 km 2 atau sekitar 10 % dari luas terumbu karang dunia yaitu 284.300 km 2 (COREMAP – CTI LIPI, 2016). Terumbu karang di Indonesia tersebar dari sabang hingga utara Jayapura, namun tidak menyebar secara merata. Menurut Bengen (2002), terumbu karang sendiri terbentuk dari endapan massif kalsium carbonat (CaCO3) yang dihasilkan oleh organisme pembentuk karang yang hidup bersimbiosis dengan zooxanthellae dan sedikit penambahan alga berkapur serta organisme lain yang menyekresi kalsium carbonat. Ekosistem te...
Baca selengkapnya